Media Indonesia – Kolom Pakar, Senin 20 November 2017

Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja menerbitkan laporan dan proyeksi perekonomian terbarunya tentang perekonomian global, World Economic Outlook: Seeking Sustainable Growth─Short-Term  Recovery, Long-Term Challenges, dirilis 10 Oktober 2017. Intinya, pertumbuhan ekonomi global baru akan beranjak naik sedikit dari 3,6 persen (2017) menjadi 3,7 persen (2018). Inilah yang mereka sebut “pemulihan jangka pendek”. Namun dalam periode yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi belum bisa diakselerasi lebih cepat. Perekonomian global masih terjal. read more

Kompas – Analisis Ekonomi, Senin 30 Oktober 2017

Pencapaian paling signifikan dari pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga tahun pertamanya adalah antusiasmenya dalam pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur dalam APBN kini mencapai Rp 400 triliun setahun. Sebagai perbandingan, subsidi energi tiga tahun silam mencapai Rp 350 triliun per tahun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 250 triliun dan subsidi BBM untuk membangkitkan listrik Rp 100 juta.

Subsidi energi bisa dimaknai sebagai upaya untuk memindahkan beban dari masyarakat kepada anggaran pemerintah, dengan harapan agar daya beli masyarakat tidak turun tergerus kenaikan harga BBM. Namun, dana senilai Rp 350 triliun tersebut habis dibelanjakan hanya dalam setahun, kemudian tidak ada bekasnya lagi. read more

Kompas – Analisis Ekonomi, Senin 18 September 2017

Persis tiga puluh tahun silam (1987), saya diajak guru saya, Profesor Dibyo Prabowo, meneliti fenomena sektor finansial informal di Indonesia. Riset ini didanai Asian Development Bank (ADB), yang hasilnya diseminarkan dengan beberapa negara Asia lain di Manila, Filipina. Hasilnya, kami menemukan banyak koperasi simpan-pinjam yang berpraktik seperti rentenir (“lintah darat”).

Sebagai badan hukum, koperasi-koperasi tersebut sudah benar secara legal-formal karena mendapat izin dari pemeritah (Departemen Koperasi). Namun dalam praktik, mereka tidak cukup mendapat supervisi dan pengawasan, sehingga seperti bebas menjalankan usahanya sebagaimana sektor finansial informal. Pemerintah memang getol mendorong pendirian koperasi, karena ingin mendorong inklusi finansial. Namun tanpa supervisi dan pengawasan yang memadai, hasilnya kontraproduktif. read more

Media Indonesia – Kolom Pakar, Senin 4 September 2017

Kementerian Koordinator Perekonomian kembali meluncurkan paket deregulasinya yang ke-16, bernama Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pada 31 Agustus 2017. Meski 15 paket deregulasi ekonomi telah diterbitkan, namun hasilnya tetap belum sesuai ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi yang tertahan di level 5 persen, tentu saja tidak cukup memuaskan.

Meski kini mulai disadari, bahwa boleh jadi kita sekarang berada pada kondisi “normal baru” (new normal), di mana mungkin kita memang sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7 persen seperti di masa lalu, namun tetap saja pertumbuhan ekonomi 5 persen perlu dipecah kebuntuannya, agar bisa berakselerasi. Deregulasi adalah cara yang bisa diharapkan mengatasinya (trouble shooter). Masalahnya, seberapa cepat hal ini dapat efektif? read more

Kompas – Analisis Ekonomi, Senin 28 Agustus 2017

Perekonomian global akhir-akhir ini bergerak sangat dinamis, susah ditebak (ketidakpastian tinggi), permasalahan yang dihadapi kian kompleks, serta perilaku para pelakunya sering mendua. Kondisi inilah yang memunculkan akronim VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). Akibatnya, para ekonom dan pelaku ekonomi kian sulit untuk membuat proyeksi. Perekonomian terasa menemui jalan buntu.

Ketika harga minyak dunia pernah mencapai USD 147 per barrel (Juli 2007), maka orang pun lekas berpikir bahwa harga tersebut bisa segera mendaki ke USD 200 per barrel. Ternyata tidak. Seiring dengan kian bergairahnya para produsen, maka terjadilah kelebihan pasokan. Yang terjadi kemudian, harga minyak jatuh ke USD 27 per barrel (Februari 2016), dan hari ini sekitar USD 50 per barrel. Tak ada ekonom top sekalipun yang kini bisa meramal dengan jitu tentang harga minyak. read more

Kompas – Analisis Ekonomi, 17 Juli 2017

Setiap kali hari koperasi diperingati pada 12 Juli, yang tahun ini genap berusia 70 tahun, selalu terdengar keluhan: kenapa peran koperasi tidak kunjung membesar? Padahal, koperasi sudah disepakati sebagai salah soko guru perekonomian Indonesia. Di manakah letak koperasi dalam peta sektor finansial kita? Inisiatif apa yang masih perlu dilakukan?

Dalam sektor finansial kita, terdapat dua pilar utama yang dominan. Pertama, industri perbankan yang pada saat ini asetnya di atas Rp 7.000 triliun. Kedua, pasar modal yang kapitalisasi pasarnya (market capitalization) melebihi Rp 6.000 triliun. Sedangkan koperasi dan lembaga keuangan lain seperti pegadaian, diklasifikasikan sebagai industri keuangan nonbank (IKNB) yang skalanya jauh lebih kecil. read more

Kompas – Analisis Ekonomi, Senin 7 Agustus 2017

Belakangan ini timbul pertanyaan mendasar tentang “konflik” antara data makro melawan data mikro. Dari tataran data makro, perekonomian Indonesia tampil cukup baik, yakni dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen; inflasi year on year 3,88 persen; cadangan devisa diperkirakan memecahkan rekor tertinggi (rekor sebelumnya USD 124,95 miliar); serta rupiah yang cukup stabil pada 2017.

Namun sederet data tersebut ternyata tidak sinkron dengan data mikronya. Penjualan mobil tahun ini maksimal 1,1 juta unit (rekornya 1,23 juta unit pada 2013); penjualan sepeda motor 6 juta unit (jauh di bawah rekor 8 juta unit pada 2014); penjualan semen semester I/2017 turun tipis 1,3 persen alias stagnan. Sementara itu, BPS mencatat industri skala besar dan sedang hanya tumbuh 4 persen pada triwulan II/2017, atau turun dibandingkan pertumbuhan 5 persen pada periode yang sama (2016) dan 5,25 persen (2015). Gairah perekonomian suatu negara bisa direpresentasikan oleh kinerja manufaktur, penjualan otomotif, dan penjualan rumah. read more

Media Indonesia, Senin 7 Agustus 2017

Wacana redenominasi rupiah kembali mengemuka, sesudah pernah terjadi pada 2010 silam. Mengapa wacana tersebut sepertinya timbul-tenggelam ? Jawabnya adalah: karena kita masih belum yakin benar tentang kapan sebaiknya redenominasi rupiah dilakukan secara sukses, aman, tanpa menimbulkan gejolak yang kontraproduktif.

Di sela-sela itu, ada pula yang terus mempertanyakan, apakah Indonesia benar-benar memerlukan redenominasi ? Jangan-jangan redenominasi hanyalah bersifat kosmetik saja, bukan hal esensial yang mesti kita kejar ? Terlebih lagi Indonesia masih mempunyai sederet agenda perekonomian lain yang lebih prioritas: defisit APBN, pertumbuhan ekonomi masih 5 persen, pengangguran, kemiskinan, mengejar ketertinggalan infrastruktur dan seterusnya. read more