Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 27 Februari 2018

Robohnya beberapa fasilitas yang terjadi dalam proses pembangunan infrastruktur selama dua bulan terakhir, seperti menyadarkan kita bahwa membangun infrastruktur bukanlah semata-mata soal mengejar aspek kuantitatif (jumlah, panjang, volume), namun juga aspek kualitatif (keselamatan dan kualitas bangunan) yang tak kalah prioritas.

Pemerintah memang nampak amat antusias mendorong pembangunan infrastruktur, karena Indonesia masih tercecer dibandingkan negara tetangga. Namun hal itu tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas. Soalnya, infrastruktur tersebut akan digunakan untuk rentang waktu yang panjang, bahkan menembus seabad untuk kasus, misalnya, kereta bawah tanah (MRT) dan bendungan. Bukan cuma untuk perspektif pendek 5-10 tahun ke depan. read more

Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 6 Februari 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 sebesar 5,07 persen, yang berarti tidak beranjak dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 5,03 persen. Di satu pihak, tentu hal ini mengecewakan, karena belum ada lompatan yang signifikan. Perekonomian memang masih tumbuh, namun dengan laju konstan. Pertumbuhan konsumsi masyarakat seperti terperangkap di bawah 5 persen.

Secara umum, beberapa indikator ekonomi makro memang memberi indikasi positif. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo mengeluh, kenapa indikator ekonomi makro terjaga baik (inflasi rendah, cadangan devisa naik, suku bunga turun), tetapi tidak terefleksikan menjadi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen ? read more

Media Indonesia – Kolom Pakar, Senin 5 Februari 2018

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sesungguhnya bisa dibilang “cukup beruntung”, karena tidak seperti Menteri BUMN pada era tahun 2000-an awal, dirinya tidak perlu dikejar-kejar setoran APBN dengan cara melakukan privatisasi BUMN, yakni menjual sebagian atau seluruh BUMN kepada investor (terutama asing). Era privatisasi atau penjualan saham BUMN untuk menutup defisit APBN, kini telah berakhir. APBN memang masih defisit, namun hal itu kini lazimnya ditutup dari penjualan surat berharga milik negara, tidak lagi dengan penjualan saham BUMN yang sarat isu politik. read more

Kompas – Analisa Ekonomi, Selasa 30 Januari 2018

Bank Indonesia (BI) secara resmi telah melarang penggunaan bitcoin─secara generik disebut cryptocurrency atau mata uang virtual/digital─sebagai matauang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kementerian Keuangan juga mendukung keputusan ini. Fenomena bitcoin telah menjadi kontroversial, sejak pertama kali diperkenalkan pada 2008 oleh seseorang atau suatu kelompok yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto (diduga samaran).

Sikap tegas BI sama dengan yang dilakukan China. Sedangkan di banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat, masih cenderung bingung dan mendua, antara lain dengan alasan “sedang dipelajari”. Mengapa bitcoin tidak bisa kita terima ? read more

Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 9 Januari 2018

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 hampir bisa dipastikan tidak sampai menyentuh 5,1 persen. Namun pada sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) justru terus mencetak rekor baru, hingga mencapai 6.353 pada akhir pekan lalu. Kenapa bursa efek bergairah, namun tidak terefleksikan pada data pertumbuhan ekonomi?

Presiden Jokowi juga mengeluh, kenapa berbagai indikator perekonomian sudah membaik, namun belum bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan seperti “terperangkap” pada level 5 persen. Mengapa tidak bisa lebih? read more